Empat anggota parlemen dan dua staf khusus Menteri Sosial akan melakukan misi kemanusiaan atas pengungsi Rohingya di Myanmar.
Keempat anggota DPR dari Indonesia yang berangkat adalah Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi dan Ledia Hanifa. Sebelumya Jusuf Kalla sebagai utusan resmi RI telah berangkat dengan PMI (Palang Merah Indonesia)
Keempat anggota DPR dari Indonesia yang berangkat adalah Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi dan Ledia Hanifa. Sebelumya Jusuf Kalla sebagai utusan resmi RI telah berangkat dengan PMI (Palang Merah Indonesia)
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa misi mereka adalah mendorong pemerintah Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya di Rakhine/Arakan.
"Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN," katanya.
Ledia Hanifa selaku perempuan anggota parlemen menyatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk dukung proses demokratisasi di Myanmar melalui kaukus parlemen.
"Saat ini, kita perlu memberi perhatian pada masalah kemanusiaan agar tidak jatuh korban lebih besar, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Pemerintah Myanmar harus menghormati HAM dan membuka akses sesuai standar internasional," katanya.
Turut melepas keberangkatan delegasi, sejumlah aktivis kemanusiaan dari PKPU dan RZI serta wartawan Al Jazeerah. Delegasi Indonesia direncanakan bertemu dengan Ketua Parlemen dan Menteri Urusan Perbatasan serta Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar. sumber : republika.com
"Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN," katanya.
Ledia Hanifa selaku perempuan anggota parlemen menyatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk dukung proses demokratisasi di Myanmar melalui kaukus parlemen.
"Saat ini, kita perlu memberi perhatian pada masalah kemanusiaan agar tidak jatuh korban lebih besar, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Pemerintah Myanmar harus menghormati HAM dan membuka akses sesuai standar internasional," katanya.
Turut melepas keberangkatan delegasi, sejumlah aktivis kemanusiaan dari PKPU dan RZI serta wartawan Al Jazeerah. Delegasi Indonesia direncanakan bertemu dengan Ketua Parlemen dan Menteri Urusan Perbatasan serta Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar. sumber : republika.com
